Pernyataan mantan Ketua MK, Mahfud Md, yang menyebut daerah yang dimenangkan capres Prabowo Subianto sebagai 'provinsi garis keras' ramai dibahas di media sosial. Mahfud lalu menjelaskan pernyataanya.
RAKYAT SOSMED - Pernyataan mantan Ketua MK, Mahfud Md, yang menyebut daerah yang dimenangkan capres Prabowo Subianto sebagai 'provinsi garis keras' ramai dibahas di media sosial. Mahfud lalu menjelaskan pernyataanya.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam wawancara di salah satu stasiun TV. Video potongan wawancara yang berdurasi 1 menit 20 detik lalu beredar di media sosial. Berikut pernyataan Mahfud:
Kemarin itu sudah agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau lihat sebaran kemenangan ya mengingatkan kita untuk lebih sadar segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan Pak Jokowi ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun
Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras. Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian.— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) April 28, 2019
Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga.
Saya kira rekonsiliasinya jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu
Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi. Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik. Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram. Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun. Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau. https://t.co/Ty0tgvC0qS— Mahfud MD (@mohmahfudmd) April 28, 2019
Video potongan wawancara itu ramai dikomentari netizen, hingga Waketum Gerindra Fadli Zon dan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Lewat Twitter, Mahfud kemudian menjawab cuitan Said Didu yang juga mempertanyakan maksud ucapannya.
"Garis keras itu sama dengan fanatik dan sama dengan kesetiaan yang tinggi. Itu bukan hal yang dilarang, itu term politik. Sama halnya dengan garis moderat, itu bukan hal yang haram," tulis Mahfud, Minggu (28/4/2019).
"Dua-duanya boleh dan kita bisa memilih yang mana pun. Sama dengan bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," sambungya.
Kembali ke pembuktian pokok diskusi sj Pak. Sy percaya hsl QC sulit dibalik krn sy akademisi. Skrng tinggal Pak Didu yg membuktikan, katanya BPN sdh pny C1 menang 62% dan sdh minta bantuan C1 milik Bawaslu sbg penguat. Lht real count-nya. Mana yg menang. Tak usah numggu 22 Mei. https://t.co/6y5QRzBrZN— Mahfud MD (@mohmahfudmd) April 28, 2019
Mahfud menegaskan bahwa istilah 'garis keras' adalah istilah biasa dalam ilmu politik. Dia mengambil contoh daerah asalnya, Madura.
"Dalam term itu saya juga berasal dari daerah garis keras yaitu Madura. Madura itu sama dengan Aceh dan Bugis, disebut fanatik karena tingginya kesetiaan kepada Islam sehingga sulit ditaklukkan. Seperti halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adalah istilah-istilah yang biasa dipakai dalam ilmu politik," jelas Mahfud.
- [message]
- [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli .]
- [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 ]


COMMENTS