PPP Usul Jabatan Presiden 8 Tahun Agar Program Tuntas, Sepakat ??

Jabatan 8 Tahun Untuk Seorang Presiden, Sangat Cocok Atau Tidak Cocok ?? Sepakat Atau Tidak Sepakat ??

RAKYAT SOSMED -  Politikus PPP Syaifullah Tamliha mengusulkan agar masa jabatan presiden Indonesia diubah menjadi delapan tahun dan tak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya.

Hal itu ia usulkan agar presiden Indonesia bisa menyelesaikan semua janji serta program yang tertuang dalam visi dan misinya di pemilihan presiden.

"Ada pemikiran di internal kami bahwa bagaimana pemilihan presiden ini jabatannya tidak lagi 2 kali, tapi 8 tahun dan dia tidak boleh menjadi calon, agar program itu tuntas," kata Tamliha di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/3).

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun. Sesudahnya mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Anggota Komisi I DPR itu mencontohkan masih banyak ide dan program Presiden Joko Widodo yang belum dituntaskan selama masa jabatan lima tahun.

Semisal, kata dia, janji Jokowi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen sampai menaikkan anggaran TNI menjadi 1,5 persen dari PDB hingga saat ini belum terealisasikan.

"Ini kan belum terealisasi kalau 1,5 persen dari PDB. Kalau PDB kita Rp13 ribu triliun per tahun maka itu anggaran TNI seharusnya Rp250 triliun, sekarang kan cuma Rp108 triliun," kata dia.

Tak hanya itu, Tamliha juga mengatakan kinerja anggota DPR dapat berjalan secara berkesinambungan apabila jabatan delapan tahun masa jabatan presiden diterapkan.

Ia lantas mencontohkan dengan pembahasan RUU di DPR RI. RUU Penyiaran, kata dia, sampai saat ini belum juga disahkan, maka pada periode DPR terpilih periode 2019-2024 akan melakukan pembahasan kembali lagi dari titik nol.

"Lalu, berapa uang negara yang harus dihabiskan? Tapi, kalau 8 tahun, maka RUU itu bisa dituntaskan dengan baik," kata Tamliha.

View this post on Instagram

RAKYAT SOSMED - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo, Jumat (1/3/2019). Jokowi, melalui keterangan resmi Biro Sekretariat Kepresidenan dijadwalkan akan meninjau pasar di Kota Gorontalo dan menghadiri acara panen raya Jagung. Kepala negara pun dijadwalkan melakukan pelepasan kontainer ekspor jagung di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo. Persoalan jagung memang kerap kali menjadi polemik, setelah pemerintah mengklaim telah berhasil menekan impor jagung dari 3,5 juta ton di 2014 menjadi 'hanya' 180 ribu ton di tahun lalu. Meski demikian, data ekspor-impor Badan Pusat Statistik (BPS) Januari lalu yang dikutip CNBC Indonesia mencatat total impor jagung sepanjang 2018 mencapai 737.228 ton. Adapun tiga negara asal impor terbesar berasal dari Argentina sebanyak 326.580 ton, Brasil 222.578 ton, dan Amerika Serikat (AS) 186.142 ton. Panen raya jagung dan pelepasan ekspor jagung pun menjadi angin segar bagi kemajuan komoditas tersebut, yang kerap kali dipertanyakan oleh beberapa pihak, terutama oleh oposisi. "Dalam debat tadi malam, banyak informasi hoax yang disampaikan pak Jokowi dalam debat kedua. Salah satunya impor jagung itu hanya 180 ribu ton, padahal datanya ada 700 ribu ton lebih pemerintah melakukan impor," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade di Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (18/2/2019), seperti dikutip dari detik.com.

A post shared by RAKYAT SOSMED (@suarasosmed) on Mar 1, 2019 at 4:53am PST

• [message]
• [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli .]
• [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 PPP Usul Jabatan Presiden 8 Tahun Agar Program Tuntas ]