Bagaimana Kelanjutan Kasus Kasus Ini, padahal Kekayaan Prabowo Lebih Dari Cukup Untuk Membayarnya..
RAKYAT SOSMED - Hidup Capres 02, Prabowo Subianto, ini memang penuh drama. Kontroversial. Kalau pake bahasa agak keras. Bahkan kontroversial itu mungkin sudah menjadi ciri khas dari seorang Prabowo Subianto. Sudah menjadi kesehariannya. Masih segar diingatkan kita bagaimana Prabowo memprediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030, lalu Indonesia terancam miskin selamanya, lalu juga separuh atau 40 persen kekayaan Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir saja, dan banyak lagi. Padahal Prabowo sendiri masuk ke dalam yang segelintir itu. Haha…lucu sekali drama seorang Prabowo ini.
1.400 Buruh PT KN Belum Digaji Sejak 2014
Ternyata kasus PT Kertas Nusantara (KN) belum selesai. Ini kontra dengan pernyataan elit Gerindra bahwa kasus itu sudah selesai dan karyawan telah menerima hak mereka. Dan sungguh ironi jika melihat pernyataan Prabowo yang koar-koar akan berjuang untuk membela buruh. Sementara buruh dari perusahaanya sendiri, PT KN, tidak menerima hak mereka sejak 2014.
Dan yang paling parah adalah ketika masyarakat ramai kembali membahas kasus ini, elit Gerindra malah mengelak dengan alasan kubu pemerintah mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Prabowo. Inikan sejatinya menciderai akal sehat. Fakta di depan mata kok kalau 1.400 karyawan PT KN belum dibayar sejak 2014. Kalau sudah kelar gak mungkin lagi mereka teriak-teriak minta hak mereka dipenuhi.
“Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali membahas kelangsungan nasib ribuan karyawan PT Kertas Nusantara di Berau. Nasib perusahaan bubur kertas yang dulu bernama Kiani Kertas ini tak jelas sejak merumahkan 1.400 karyawannya sejak 2014 silam.
“Rencananya akan ada gelar perkara membahas nasib karyawan Kertas Nusantara bulan depan nanti,” kata Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara, Sab’an, Senin 25 Februai 2019.
Dinamisator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang mengungkap bahwa perusahaan Kertas Nusantara itu merupakan milik calon presiden Prabowo Subianto.
“Dia memegang sejumlah izin pertambangan batu bara dan perusahaan hutan tanaman industri di Kaltim,” paparnya.
Ribuan karyawan PT Kertas tetap menunggu kejelasan hak gajinya terhitung sejak 60 bulan silam. Mereka dirumahkan dengan catatan tetap menerima gaji pokok kisaran Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.
“Perusahaan menjanjikan karyawan tetap menerima gaji pokok saja. Namun tidak pernah diterima hingga kini,” ungkap salah seorang karyawan.
Tunggakan gaji karyawan selama 5 tahun diperkirakan sudah mencapai Rp 540 miliar. Total kewajiban sebesar Rp 9 miliar per bulan diperuntukan 1.400 karyawan.” (tempo.co)
Diselesaikan Setelah Pilpres?
“Soal nasib PT Kertas, Rupang berpendapat, calon presiden koalisi Gerindra, PKS dan PAN ini sedang membaca peluangnya dalam pemilihan presiden 2019. Alasan ini yang menyebabkannya seperti menggantung kelangsungan perusahaan selama lima tahun terakhir.
“Dia menunggu hasil pemilihan nanti, itu kenapa sepertinya enggan menutup perusahaan,” katanya.
Wah..wah..Berbahaya jika hal di atas benar. Bagi saya hal di atas jelas sangat berbahaya. Dan anda-anda pun pasti setuju. Bagaimana jika Prabowo sampai jadi Presiden? Kasus itu tentu akan selesai dengan mudah. Caranya? Terlalu naiflah jika kita pura-pura tidak tahu betapa besarnya kekuasaan seorang Presiden Indonesia. Karena jika mau dilunasi sekarang saja Prabowo bisa kok. Kekayaan Prabowo itu lho 1,9 Trilliun. Tetapi kenapa tidak dilunasi? Entahlah.
Wanprestasi 52M
Kasus 1.400 karyawan PT KN belum selesai, Prabowo kembali tersandung kasus baru. Mengejutkan. Ternyata calon Presiden pilihan Itjima Ulama ini memang bermasalah. Penuh masalah. Dalam kasus baru ini Prabowo digugat perdata terkait ingkar janji karena tidak melunasi pembayaran pembelian saham sampai jatuh tempo yang disepakati.
“Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto digugat perdata terkait wanprestasi atau ingkar janji dalam jual beli saham. Prabowo disebut belum melunasi pembayaran jual beli saham sebesar Rp52 miliar.
Gugatan dilayangkan oleh Djohan Teguh Sugianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan terdaftar dalam perkara nomor 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel. Selain Prabowo, pihak tergugat lainnya yakni PT BNI, PT TRJ, Rusnaldy selaku notaris di Jakarta, dan Nusantara International Enterprise (L) Berhad.
"Iya benar, kami sudah layangkan gugatan wanprestasi," kata kuasa hukum Djohan, Fajar Marpaung kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/3).
Dia menjelaskan perjanjian jual beli saham antara Djohan dan Prabowo terjadi pada 2011. Djohan sebagai pemegang saham di Nusantara International Enterprise (L) Berhad membuat kesepakatan jual beli saham bersyarat dengan Prabowo. Saham yang dibeli Prabowo tersebut, menurutnya, senilai Rp140 miliar.
Prabowo pun memberikan uang muka sebesar Rp24 miliar dan berjanji melakukan pembayaran dengan cara angsuran sebesar Rp2 miliar per bulan sebanyak 58 kali. Djohan dan Prabowo pun membuka rekening penampung di BNI untuk menampung angsuran pembayaran Prabowo setiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo pada 31 Juli 2016.
Namun ternyata, Prabowo baru melunasi pembayaran sebesar Rp88 miliar hingga tanggal jatuh tempo tiba. Bahkan, kata Fajar, berdasarkan informasi dari BNI diketahui bahwa Prabowo terakhir melakukan pembayaran pada Januari 2015.” (CNNIndonesia)
Entah apa niat Prabowo ingkar janji untuk melunasi pembayaran pembelian saham tersebut. Dan sikap ini sangat tidak baik dimiliki seorang calon pemimpin. Tapi untunglah hanya sebagai calon pemimpin.
Tanggapan BPN
“Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Pouyono mengatakan hal tersebut wajar dalam bisnis. Ia pun mengajak untuk melihat apakah hakim akan mengabulkan gugatan wanprestasi tersebut
"Itu merupakan hal yang wajar dalam bisnis, nanti dilihat saja dalam persidangan apakah itu wanpresitasi atau tidak," kata Arief.
Namun begitu, dia menyayangkan gugatan tersebut dilayangkan di tengah kontestasi Pilpres 2019. Menurut dia, gugatan tersebut berpotensi diseret ke ranah politik sehingga menurunkan citra Prabowo.
"Kami sayangkan gugatan ini dilakukan di tengah Pilpres 2019, sehingga bisa terseret bernuansa politik dan menurunkan citra Prabowo," ucapnya. (CNNIndonesia.com)
Bagaimana mungkin elit Gerindra, Arief Puyono ini bilang hal itu wajar dalam bisnis. Gak sehat otaknya ternyata. Di mana wajarnya kesepakatan pelunasan tahun 2016 tapi sampai 2019 belum lunas? Apalagi sudah disurati berkali-kali tapi Prabowo tak juga merespon. Itukan berarti Prabowo memang punya niat tidak baik. Jika memang Prabowo punya niat baik ya paling tidak responlah surat teguran itu. Bicarakan baik-baik jika memang minta perpanjangan waktu. Bukan malah pura-pura lupa kalau punya hutang.
“Djohan telah mengirimkan surat teguran sebanyak lima kali kepada Prabowo dalam rentang waktu Desember 2016 hingga awal 2018.
"Tapi seluruh surat teguran yang dikirimkan Djohan itu tidak mendapatkan respons dari Prabowo," kata Fajar. (CNNIndonesia.com)
Jadi ini bukan berkaitan dengan politik atau menjatuhkan citra Prabowo. Prabowo saja yang culas. La surat teguran sudah mulai tahun 2016-2018 kok, dan tidak pernah ditanggapi. Wajar aja dikejar terus karena kesabaran orang juga ada batasnya. Jadi Arief Puyono jangan cari alasan untuk membenarkan Prabowolah. Jangan seolah-olah disudutkan karena justru Prabowo yang terkesan tidak punya niat baik untuk melunasi hutangnya.
Kekayaan Prabowo 1,9T
Padahal ya kekayaan Prabowo itu 1,9 Trilliun. Tentu itu bukan angka yang kecil. Lebih dari cukup untuk melunasi tunggakan gaji 1.400 karyawan PT KN dan hutang pada Djohan untuk pelunasan pembelian saham.
KPK sudah merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal capres Prabowo Subianto. Total harta kekayaan Prabowo sebesar Rp 1,9 triliun.
Dilihat detikcom dari situs elhkpn.kpk.go.id, Senin (13/8/2018), harta Prabowo yang tercatat senilai Rp 1.952.013.493.659 telah dinyatakan lengkap dan disahkan hari ini. (detik.com)
Hidup kok ya penuh drama. Cari penyakit. Model begini mau jadi presiden? Belum apa-apa sudah penuh masalah. Gak bisa dibayangkan jika jabatan sekelas Presiden jatuh ke tangan Prabowo. Seorang yang penuh ambisi kekuasaan. Sarat kepentingan pribadi.
Itulah kenapa Jokowi masih menjadi pilihan terbaik saat ini. Jokowi orang yang sangat sederhana. Jujur. Tidak punya kepentingan pribadi. Tidak menggunakan kekuasaan sebagai Presiden untuk mengeruk keuntungan pribadi. Selain dari memikirkan kepentingan bangsa. Demi kemajuan Indonesia.
#2019-2024JokowiLagi#JokowiTerbaik
- [message]
- [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli .]
- [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 ]
COMMENTS