Eks Menkes : Dalam Bidang Program Kesehatan Jokowi Dinilai Lebih Unggul Dibandingkan Prabowo

0 suarasosmed Saturday, March 9, 2019 Edit this post

Ya 01 lah (lebih siap). Dia sudah pengalaman 5 tahun dan yang bagus 01 dia melanjutkan pengembangan kesehatan dari sebelumnya. Mulai dari Megawati, SBY, itu semua dilanjutkan yang baik-baik

RAKYAT SOSMED - Mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menilai capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih siap dalam program kesehatan dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena, Jokowi dinilai sudah memiliki pengalaman dalam pemerintah.

"Ya 01 lah (lebih siap). Dia sudah pengalaman 5 tahun dan yang bagus 01 dia melanjutkan pengembangan kesehatan dari sebelumnya. Mulai dari Megawati, SBY, itu semua dilanjutkan yang baik-baik. Selalu kalau calon pemimpin yang mau langsung mengubah semua itu berarti dia tidak menguasai data, biasanya," ujar Nafsiah di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Nafsiah mengatakan Jokowi-Ma'ruf secara khusus menyebut penanganan masalah stunting sebagai salah satu programnya. Menurut Nafsiah, masalah stunting sangat penting untuk diselesaikan.

"Sangat penting. Transisi epidemologi penyakit menular termasuk stunting dan penyakit tidak menular lama sekali, tapi dengan peningkatan ekonomi, ada peningkatan gizi menjdi lebih baik. Tetap ada yang pendek karena kemiskinan, makanannya under nutrition. Jadi di situ bahwa perilaku hidup sehat termasuk perbaikan gizi, tidak merokok, itu sangat berpengaruh, termasuk kesehatan lingkungan, sampah, dan lain-lain," ujarnya.

Nafsiah juga melihat pasangan 01 lebih jelas dan berpengalaman dalam perhitungan BPJS Kesehatan. Dia lalu membandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandi yang menurutnya masih keliru soal analisis data, salah satunya soal primary health care.

"Sekarang primary health care kita luar biasa. Memang belum sempurna. Jadi kalau data yang ada pada saya, pemerataan sudah meningkat, tapi pelayanan rumah sakit swasta menurun. Tapi ternyata kita itu pelayanan ini 61 persen loh, sedangkan rumah sakit pemerintah cuma 39 persen. Memang kepuasan peserta 80 persen, kepuasan fasilitas kesehatan 75 persen. Tapi jadi sudah makin baik," jelasnya.\\

"Untuk defisit memang harus kita harus bilang aktuaria. Jadi kita harus ikut perhitungan para ahli tentang pemasukan dan pengeluaran," lanjutnya.

Terkait dengan defisit BPJS Kesehatan, Nafsiah mengatakan aktuaria telah menghitung berapa premi yang tepat agar mencukupi. Menurutnya, premi untuk BPJS Kesehatan memang harus dinaikkan.

"Kombinasi. Pertama, aktuaria sudah menghitung sebenarnya premi seberapa yang akan mencukupi untuk tidak ada defisit. Itu sudah dihitung oleh aktuaria. Tinggal keberanian pemimpin untuk mengatakan 'yes'," ucap Nafsiah.

"Tetapi memang semua itu harus naik, untuk kelas 1, 2, 3 harus naik. Tetapi kalau tetap mau melindungi yang termiskin, nah memang keputusan politiknya pasti kan tidak dinaikkan. Lalu yang curang adalah kamu sebenarnya mampu kan bayar Rp 80 ribu, kamu pilih bayar yang Rp 25 ribu karena lebih murah," pungkasnya.