Pegawai Negeri Lebih Suka Prabowo-Sandi, Karena Zaman Jokowi Susah Korupsi?

0 suarasosmed Sunday, February 3, 2019 Edit this post

Kalangan pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa ternyata lebih banyak yang memilih pasangan calon nomor urut dua (02) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, daripada pasangan calon nomor urut satu (01) Joko Widodo-Ma’ruf Amin

RAKYAT SOSMED - Kalangan pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa ternyata lebih banyak yang memilih pasangan calon nomor urut dua (02) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, daripada pasangan calon nomor urut satu (01) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Fakta itu terungkap dalam survei Charta Politica periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019.

Survei tersebut menunjukkan bahwa persentase pendukung Jokowi-Ma’ruf di kalangan ASN sebesar 40,4 persen, sedikit lebih rendah dari pendukung Prabowo-Sandiaga sebesar 44,4 persen.

Begitupun di kalangan Perangkat Desa, Prabowo-Sandi masih unggul di atas Jokowi-Ma’ruf. Dengan selisih 20 persen, Prabowo Sandi mendapat dukungan 53,8 persen, sedangkan Jokowi-Ma’ruf sebesar 30,8 persen.

Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai, lemahnya dukungan ASN beserta perangkat Desa pada Jokowi-Ma’ruf, kemungkinan disebabkan oleh dua hal.

Pertama karena ASN tergiur dengan rencana kenaikan gaji yang dijanjikan Prabowo-Sandi jika menang Pilpres mendatang.

“Saya pikir kemungkinan ada dua penyebab, pertama Prabowo-Sandi yang ingin menaikkan gaji ASN berkali-lipat,” tutur Wasisto kepada Tagar News, Jumat (1/2).

Kedua, pada pemerintahan Jokowi aturan birokrasi serba transparan. Otomatis, ASN sulit mencari celah untuk melakukan penyimpangan anggaran atau korupsi.

“Karena aturan birokrasi sekarang ini ketat dan transparan, sehingga ASN kadang susah mencari celah,” jelas Wasisto.

Mengenai penyebab Pegawai Desa lebih memilih Prabowo-Sandi, lanjut Wasisto, karena mereka merasa terputus jalur birokrasi untuk meraih rente.

“Kebijakan sertifikasi tanah Jokowi sekiranya memutus rantai birokrasi desa untuk meraih rente,” jelasnya.

Dengan lagi-lagi aturan Jokowi yang transparan, celah Kepala Desa untuk mempolitisasi birokrasi di desa semakin sulit. Semisal program sertifikasi yang sekarang menjadi program langsung Jokowi.

“Birokrasi Desa sebenarnya hanya SekDes, cuman Kades ini kadang mempolitisasi birokrasi desa. Sekarang tidak bisa karena sertifikasi ini bagian dari progam langsung Jokowi,” jelas dia.

Sebenarnya, kata Wasisto, Jokowi-Ma’ruf masih bisa mendapatkan hati ASN dan perangkat desa. Asal, memberikan insentif yang memang diincar mereka.

“Bisa, asalkan Jokowi-Ma'ruf bisa memberikan insentif-insentif yang bisa merebut hati ASN,” pungkasnya. []