KPK Diminta Usut Ratusan Ribu Hektar Lahan yang Dimiliki Prabowo di Kaltim dan dan Aceh

0 suarasosmed Tuesday, February 19, 2019 Edit this post

Jokowi mengungkap fakta inkonsistensi Prabowo ketika beretorika mengenai membela hak rakyat dengan kepemilikan ratusan ribu hektar lahan.

RAKYAT SOSMED - Pesan yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya ingin membuktikan kepada publik bahwa selama menjadi Presiden RI, dirinya tidak pernah memberikan konsensi lahan kepada konglomerat.

Hal tersebut diungkapkan Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Zuhairi Misrawi kepada Tribunnews, Senin (18/2/2019).

"Jokowi sebenarnya ingin membuktikan bahwa selama menjadi Presiden RI tidak pernah memberikan konsensi lahan pada konglomerat. Justru Prabowo yang menikmati lahan ratusan ribu hektar," ujar Ketua DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini.

Dalam debat kedua, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar.

Melalui penyampaian tersebut, kata Gus Mis demikian sapaannya, Jokowi mengungkap fakta inkonsistensi Prabowo ketika beretorika mengenai membela hak rakyat dengan kepemilikan ratusan ribu hektar lahan.

"Prabowo ingin beretorika ala kaum populis, tapi ia lupa bahwa dirinya adalah bagian dari masa lalu yang menyimpan misteri dan persoalan. Akhirnya publik tahu tentang kepemilikan tanah yang luas sekali," jelas Gus Mis.

Baca: Joko Widodo Kerap ke Tepian laut Saat Tengah Malam, Ini Kesaksian Pak RW

Jadi, lebih lanjut ia berpesan, kalau Prabowo memang nasionalis sejati dan mempunyai perhatian pada rakyat miskin, mestinya tanah-tanah itu dikembalikan kepada negara.

Setelah debat kedua berlangsung, imbuh dia, kini publik jadi bertanya-tanya bagaimana dulu Prabowo mendapatkan tanah seluas itu.

"Apakah prosesnya sesuai konstitusi atau justru bertentangan dengan konstitusi," ucapnya.

Baca: Kastorius: Jokowi Bagi Sertifikat Lahan Untuk Rakyat, Prabowo Masuk Kategori Tuan Tanah

Untuk itu pula dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut kepemilikan tanah oleh Prabowo.

"Saya kira KPK perlu mengusut soal kepemilikan tanah Prabowo," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan pelanggaran pemilu, karena menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Menyelamatkan aset bangsa dengan menguasai lahan yg lebih luas ketimbang Kerajaan Luxemburg? Untuk kekayaan pribadi? Sementara jutaan rakyat tak punya lahan yg memadai? pic.twitter.com/XG8YYrBS3b
— goenawan mohamad (@gm_gm) February 19, 2019

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).

Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 2.200 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi," kata angggota TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Menurut pelapor, dalam debat Prabowo tidak mengakui bahwa lahan yang disebutkan Jokowi itu adalah hak milik pribadinya.

Prabowo menyebut bahwa lahan itu adalah Hak Guna Usaha (HGU).

Pelapor mengatakan, HGU bukan atas nama pribadi Prabowo, tetapi atas nama perusahaan.