BPN Prabowo Ternyata Tidak Setuju Dengan Kebijakan Pembagunan Infrastruktur Indonesia Di Era Jokowi.
RAKYAT SOSMED - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien. Contohnya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang.
"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp10 miliar per bulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya Rp1 miliar," kata Suhendra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.
Ia menjelaskan ada gap Rp9 miliar yang harus disubsidi. Ia mempertanyakan sampai kapan subsidi tersebut dilakukan. Di sisi lain, ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tau', sehingga BUMN-BUMN ini berutang dan menanggung risiko keuangannya," kata Suhendra.
Cerita Prabowo soal Saran Tiga Perempuan untuk Gaya Pidato Guyonnya
Pada kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan pemerintah membangun untuk kepentingan asing.
"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi kita sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya kita tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah kita terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," kata Salamuddin. (ren)
- [message]
- [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli .]
- [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 BPN: Proyek Infrastruktur Jokowi Bebani Keuangan Negara – VIVA ]

COMMENTS