Anies Siap Bagi-bagi Proyek untuk Ormas, Begini Prosesnya

0 suarasosmed Thursday, February 14, 2019 Edit this post

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menginginkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI diharapkan bisa memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga Ibu Kota.

RAKYAT SOSMED - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menginginkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI diharapkan bisa memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga Ibu Kota.

"Target kita malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Anies menambahkan, masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Semua kegiatan dan program pembangunan di kampung-kampung yang telah direncanakan dalam APBD DKI 2019, lanjut Anies, bisa dieksekusi organisasi kemasyarakatan di kampung itu seperti karang taruna, PKK, pengurus RT/RW, dan lainnya.

Program-program pembangunan itu sebelumnya hanya bisa dikerjakan pihak swasta melalui lelang. Dengan adanya perpres itu, organisasi kemasyarakatan pun kini bisa turut andil melakukan pembangunan. Namun, mereka tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, Anies kini tengah menyusun pergub yang mengatur kucuran dana pembangunan kepada warga di wilayah kelurahan. "Kalau dulu, itu hanya bisa dikerjakan pihak swasta lewat proses tender. Kalau ini dikerjakan organisasi kemasyarakatan," tambahnya.

Anies kini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan. Pergub itu nantinya mencakup mekanisme pelaksanaan pembangunan, mengatur pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban kepada APBD DKI Jakarta 2019.

Sumber korupsi