Sepi Peserta Relawan Ganti Presiden Batal Deklarasi di Tanjung Pinang

0 suarasosmed Monday, January 14, 2019 Edit this post

Deklarasi Relawan Ganti Presiden di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Minggu (13/1), batal dilaksanakan. Bukan karena adanya penolakan dari kelompok lain atau dibubarkan aparat keamanan, tapi gara-gara jumlah peserta yang hadir sangat sedikit

RAKYAT SOSMED - Deklarasi Relawan Ganti Presiden di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Minggu (13/1), batal dilaksanakan. Bukan karena adanya penolakan dari kelompok lain atau dibubarkan aparat keamanan, tapi gara-gara jumlah peserta yang hadir sangat sedikit.

Minimnya jumlah peserta ini dikarenakan pengunduran diri koordinator lapangan Dewan Pimpinan Daerah Presidium Relawan Ganti Presiden (RGP) 2019 Kota Tanjungpinang, Basyaruddin Idris pada Sabtu (12/1) malam.

Basyarudin mengatakan, pengunduran dirinya sebagai kordinator lapangan sudah disampaikan secara tertulis kepada DPD Presidium Relawan Ganti Presiden 2019 Kota Tanjungpinang.

“Suratnya sudah saya tanda tangani matrai, di Batam,” kata Basyaruddin saat dihubungi.

Acara ini sedianya dihadiri tokoh sentral gerakan Ganti Presiden, Neno Warsiman. Mantan artis itu bahkan sudah tiba di Tanjung Pinang sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun, hanya sekitar 100 orang yang hadir di Lapangan Pamedan yang menjadi lokasi deklarasi. Akhirnya, satu persatu warga yang mengenakan baju bertuliskan #gantipresiden meninggalkan Lapangan Pamedan. Di lokasi isu terhembus kabar bahwa acara RGP batal dilaksanakan lantaran jumlah pesertanya sedikit.

Puluhan anggota kepolisian yang berjaga-jaga sejak tadi pagi pun sempat mempertanyakan apakah acara tersebut jadi atau tidak. Begitu pula anggota Bawaslu Tanjungpinang dan anggora Bawaslu Kepri, yang sejak pagi berada di lokasi kegiatan.

FAKTAnya gegara jumlah peserta yang hadir sangat sedikit. 😀🤣#KoalisiPraBohong https://t.co/eqwk53bmAx
— Dede Budhyarto (@kangdede78) January 14, 2019

Komisioner Bawaslu Kepri Indris mengatakan, acara tersebut bukan dibubarkan oleh pihak kepolisian maupun Bawaslu, melainkan kemungkinan terjadi tidak ada peserta.

ehadiran anggota Bawaslu Kepri dan Bawaslu Tanjungpinang sendiri hanya untuk memastikan kegiatan tersebut bukan kampanye. Kegiatan kampanye di lapangan tidak dibenarkan karena baru dimulai 23 Maret 2019. (dil/jpnn)