Prabowo: Jangan Sebut Menkeu, Mungkin Menteri Pencetak Utang, Pegawai Menkeu Marah

0 suarasosmed Sunday, January 27, 2019 Edit this post

Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, mengkritik keras pemerintah soal utang. Menurut Prabowo, utang pemerintah saat ini menumpuk terus.Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

RAKYAT SOSMED - Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, mengkritik keras pemerintah soal utang. Menurut Prabowo, utang pemerintah saat ini menumpuk terus.Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).

Bukan itu saja, pria yang pernah maju di Pilpres 2014 lalu itu juga menyebut kondisi saat ini sudah stadium lanjut.

"Saudara-saudara saya menerima dukunganmu, sebagai kehormatan tapi jangan mengira saya ini orang sakti yang bisa dengan tongkat saya simsalabim selesai, tidak bisa. Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus," tambah Prabowo.

Mengutip data APBN KiTa Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp 4.418,30 triliun. Angka ini naik Rp 22,33 triliun dari bulan November yang sebesar Rp 4.395,97 triliun.

Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. https://t.co/6UY0PHAAkp
— NWS (@nufransa) January 27, 2019

Baca juga: Pembelaan Sri Mulyani dan Darmin soal Utang Rp 4.400 T

Utang ini terdiri dari pinjaman serta penerbitan Surat Utang Negara (SBN). Pinjaman yang ditarik pemerintah di 2018 tercatat mencapai Rp 805,62 triliun.

Sebagian besar sisanya, merupakan hasil penerbitan SBN pemerintah di 2018 yang mencapai Rp 3.612,69 triliun atau 81,77% dari total utang pemerintah pusat.

Surat berharga negara tersebut dibagi menjadi dua yakni denominasi rupiah yang mencapai Rp 2.601,63 triliun dan denominasi valas yang mencapai Rp 1.011,05 triliun.

Yang jelas, total utang pemerintah yang sebesar Rp 4.418,30 triliun itu sama dengan 29,98% dari produk domestik bruto (PDB) yang berdasarkan data sementara Rp 14.735,85 triliun. Itu berarti utang pemerintah masih aman, jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60% dari PDB.

Prabowo menambahkan jika terpilih nanti dia akan memilih putera-puteri terbaik untuk memperbaiki kondisi bangsa. Mereka dipilih tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras maupun antar golongan.

Persatuan itu, kata Prabowo, akan membuat bangsa Indonesia tak diremehkan.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita akan kumpulkan putea putri terbaik dari bangsa Indonesia the best and the brightest sons and daughters of Republic Indonesia. Kita akan kumpulkan yang terbaik dari semua kelompok etnis, dari semua suku, semua agama, dari semua latar belakang, yang terbaik kita kumpulkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia," kata Prabowo. (hns/imk)

Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.
— NWS (@nufransa) January 27, 2019

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan JCRA.
— NWS (@nufransa) January 27, 2019

Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan
— NWS (@nufransa) January 27, 2019

Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.
— NWS (@nufransa) January 27, 2019