Intoleransi. Kata ini seakan sakti mandraguna dalam dua dasawarsa terakhir. Terus coba diperangi, nyatanya tetap saja eksis. Noda bandel di busana kebhinekaan NKRI ini sepertinya butuh deterjen khusus untuk benar-benar bisa menghilangkannya. Tidak cukup rasanya apabila hanya andalkan roh reformasi.
RAKYAT SOSMED - Intoleransi. Kata ini seakan sakti mandraguna dalam dua dasawarsa terakhir. Terus coba diperangi, nyatanya tetap saja eksis. Noda bandel di busana kebhinekaan NKRI ini sepertinya butuh deterjen khusus untuk benar-benar bisa menghilangkannya. Tidak cukup rasanya apabila hanya andalkan roh reformasi.
Buktinya, reformasi yang digadang-gadang bakal menghadirkan demokrasi berkeadilan sosial pada seluruh aspek kehidupan membangsa ternyata jauh panggang dari api. Intoleransi dan diskriminasi religi malah terkesan semakin menjadi-jadi pasca negara di zaman pemerintahan SBY begitu mudah kecolongan oleh tindakan memberikan izin pada HTI melaksanakan kongres di Gelora Bung Karno pada 2013 silam.
Alasan yang mengada-ada (dok. Twitter @katerinaKwari)
Diskursus kita kesempatan ini tidak sedang mendalami faktor-faktor penyebab terjadinya intoleransi secara spesifik dan kasuistik. Saya lebih tertarik untuk mendalami kemungkinan bahwa intoleransi, khususnya di Jambi baru-baru ini adalah framing isu guna menjebak Jokowi. Mari disimak!
Pada HUT Proklamasi Kemerdekaan tahun 1956, Bung Karno melontarkan sebuah ungkapan yang terbukti relevan hingga saat ini. “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri”.
Sampai enam puluh tahun kemudian, perkataan beliau ini masih saja terus-terusan terbukti benar. Menyusul beberapa praktek intoleransi yang dipertontonkan kubu pendukung Anies-Sandi dalam laga Pilkada DKI, berbagai reaksi yang timbul hampir di segenap pelosok tanah air membuat kondisi negara seakan di ujung perpisahan.
Sampai kini bahkan situasi ini masih belum sepenuhnya pulih terutama karena Ahok dijebloskan ke penjara dengan vonis yang di luar dugaan.
Pemerintah lalu coba meredam reaksi kubu pendukung Ahok dengan melempar isu pembubaran HTI yang ironisnya muncul ke permukaan berbarengan dengan kontestasi Pilkada DKI 2017, terutama seputar aksi berjilid-jilid menentang Ahok naik kembali jadi gubernur sekaligus menuntutnya dihukum atas dugaan penistaan agama.
Isu itu menjadi definitif dengan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pembubaran HTI. Nyatanya, HTI tidak tunduk begitu saja. Mereka ajukan gugatan ke PTUN. Kalah.
Mereka lalu naik banding ke PT TUN. Pada 26 September 2018 kemarin dinyatakan ditolak juga. Sekarang kabarnya sedang berjuang lewat pengadilan kasasi MA.
“Insyaallah kami akan kasasi,” ujar Ismail Yusanto, jubir HTI saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh CNNIndonesia.com, Rabu (26/9).
Intoleransi, Manifestasi Egoisme Sektoral Berbangsa (Indonesia)
HTI begitu padu dengan FPI mempertontonkan sikap intoleransi yang kasar. Jika HTI sering mewujudkannya dalam narasi-narasi ujaran di medsos, barangkali FPI bisa kita lihat sebagai algojo lapangannya.
Hal ini sulit dibantah mengingat pada aksi berjilid-jilid menuntut Ahok dipenjarakan, kedua ormas ini ditambah GNPF seperti terorganisir.
Atas nama bela Islam dan kadang bela Allah, ormas-ormas ini mempertontonkan orkestrasi ekslusifitas dalam negeri yang serbabhineka bernama Indonesia ini.
Pertunjukannya terwujud dalam semangat intoleransi terhadap sesama yang kebetulan memilih berbeda yakni mereka yang non Islam. Terbaru, kasus di Lampung dan Jambi.
Semua peristiwa ini harusnya menjadi poin keprihatinan semua anak bangsa. Perkataan Soekarno di tahun 1956 tadi harusnya menjadi semacam pengingat, bukan malah pembenar untuk memraktekkan tindakan saling meniadakan hingga detik ini, 2018.
Apabila kita sadar bahwa keragaman di antara kita sebangsa ini amat rentan untuk ditunggangi kepentingan politis, harusnya secara rutin dan massif bahkan bila perlu menjadi program kebangsaan kegiatan-kegiatan yang memromosikan silaturahmi lintas latar antara kita.
Di sana, negara wajib hadir menjadi fasilitator agar ketakutan dan kecemasan atau bahkan pesimisme yang sudah mulai menggerogoti jiwa-jiwa patriot pendukung keutuhan NKRI, Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar dan prinsip ke-bhinekatunggalika-an di antara kita tertanggulangi dengan sendirinya.
Cucu-cucu kita kelak jangan dibiarkan untuk cuma dapat dongeng tentang Indonesia karena negaranya sudah tak ada, hancur berkeping, terpecah-pecah ke dalam berbagai negara pecahan seperti Minahasa, Papua, Bali, NTT, Jawa, Sumatra, dll.
Itu semua bisa dicegah apabila masing-masing dari kita, apapun agama dan sukunya, ras dan golongannya, juga bahkan kubu partisan politiknya, sama-sama berpadu dalam semangat memerangi intoleransi.
Karena itu, intoleransi wajib sifatnya dinyatakan sebagai musuh bersama semua sebangsa dan setanah air Indonesia.
Apakah Intoleransi di Jambi Merupakan Bagian dari Strategi Melemahkan Dukungan ke Kubu Paslon Jok-Ma?
Simak di halaman selanjutnya!
Oke, sekarang…. mari kita tinjau kasus terbaru di Jambi!
Semua orang tahu bahwa gubernur Jambi, Zumi Zola kini jadi pesakitan KPK atas dasar temuan korupsi yang disinyalir melibatkannya. Kompas melaporkan dari arena sidang terhadapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, (27/09/2018), Zumi Zola, artis yang kemudian memilih jadi politisi ini diketahui bisa meraup 60 M dari PUPR.
Harap diingat pula bahwa mantan gubernur Jambi ini ikut dalam gelombang aksi 212, bahkan turut berorasi, padahal saat itu dia masih menjabat sebagai gubernur di Jambi, Sumatera sana.
Sekarang, berdasarkan berita dari Kompas lainnya ini: tokoh-gnpf-fpi-dan-pa-212-tempati-posisi-strategis-di-bpn-prabowo-sandiaga, terkesan bahwa para pentolan Aksi 212 mengelompokkan diri pada kubu paslon Bo-San.
Intoleransi harusnya jadi keprihatinan kita semua, tanpa kecuali (dok. Twitter @gun4w4an4hokers)
Apabila ditilik dari kejadian persidangan yang menimpa ZZ di pengadilan anti korupsi, sepertinya orang bisa mudah berkesimpulan bahwa intoleransi di Jambi merupakan pengalihan isu atas sidang yang sedang digelar terhadap mantan gubernurnya tersebut. Namun tidak menurut saya.
Saya katakan tidak sebab jelas tak ada dampak signifikan pasca mencuatnya kasus penyegelan 3 buah gereja di Jambi terhadap kasus yang tengah dihadapinya di meja hijau.
Beda ceritanya kalau misalkan dia belum ditangkap dan sedang dalam tahap di bawah pantauan/penyelidikan KPK.
Apabila sedang dalam penyelidikan, maka bisa diasumsikan bahwa kejadian intoleransi di Jambi adalah pengalihan isu agar publik tidak terlalu memedulikan nasib sial yang bakal dia hadapi di tangan KPK.
Faktanya, ini kan KPK sudah tetapkan dia jadi tersangka. KPK jarang sekali melakukan kesalahan penangkapan. Dua alat bukti yang menjadi prasyarat mereka dalam menentukan nasib seseorang calon tangkapan KPK selama ini terbukti jitu menjerat korban-korbannya.
Saya yakin ZZ juga alami hal yang sama. Apalagi bila simak kesaksian saksi yang dihadirkan dalam sidang terhadapanya pada Kamis, 27 September tersebut di atas. Itu jelas menunjukkan kalau dia terbukti korup.
Kalau terbukti korup berarti ya tinggal jalani hukuman. Maka bila dihubungkan dengan kesimpulan bahwa intoleransi Jambi merupakan pengaburan akan jerat hukum yang menimpanya, jelas ini amat sumir.
Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?
Insting saya mengatakan bahwa penyegelan terhadap 3 Gereja yang ada di Jambi tepat di hari di mana Zumi Zola menghadapi persidangan adalah strategi kubu Bo-San dalam melemahkan Jok-Ma.
Dari mana kecurigaan ini muncul? Lihat! Zumi Zola itu alumni 212.
Maka, tatkala dia disidang, kubu Bo-San mainkan strategi intoleransi dengan maksud agar publik mudah menyimpulkan bahwa intoleransi Jambi adalah pesanan Zumi Zola supaya kasusnya teralihkan dari perhatian publik.
Tatkala publik meyakini demikian, Bo-San “diluputkan” dari kemarahan publik, mulus melancarkan agenda strategi melemahkan dukungan publik pada Jok-Ma. Toh, yang ditempatkan sebagai arah kecurigaan publik sebagai otak atas aksi intoleransi tersebut adalah ZZ.
Liciknya, kubu itu yang mengorganisir secara sistematis praktek intoleransi, namun ZZ entah sepengetahuan yang bersangkutan atau tidak, sengaja dipersepsikan sebagai otak di balik intoleransi tersebut dengan meletakkan sidang perkara korupsinya di hari yang bersamaan kasus intoleransi sebagai pembenar kecurigaan publik.
Licik, sebab apabila Jokowi misalnya diam terhadap kasus ini, publik bisa mudah menyimpulkan kalau Jokowi memang tidak punya simpati kepada umat selain muslim. Sasarannya tentu saja membangkitkan kekecewaan kaum minoritas dan segenap insan yang mengedepankan humanisme global kepada Jokowi. Tujuannya tentu tidak lain supaya arus elektabilitas Jokowi nanti di 2019 tergerus habis.
Apabila Jokowi turun tangan pula atau sekadar bersuara, mereka punya bahan untuk tetap melemahkan Jokowi bahwa presiden ke-7 Republik Indonesia ini tidak pro Islam.
Jadi, Jokowi dibuat serasa ditawari buah simalakama, serba salah. Cerdas gak tuh, strateginya?
Tapi sayang, ini amat licik. Hanya manusia berhati setan yang tega melakukan praktek seperti ini di percaturan politik. Kelicikan seperti itu tidak pantas dibangga-banggakan sebab menjebak lawan lewat permainan isu hak azasi manusia adalah melanggar HAM itu sendiri.
Orang beribadah adalah hak azasi seseorang. Harusnya tak ada kekuatan apapun dari luar dirinya yang menghalangi dia mengekspresikan kerapuhannya di hadapan kemahakuasaan Tuhan yang dia yakini. Lantas, kenapa malah dipakai untuk menjebak lawan politik?
Begitulah narasian…. Mengajak setan berpikir waras itu sama saja kayak suruh linggis mengambang di air. Hil yang mustahal.
Lha, mayat dan ayat saja mereka politisir kemarin di Pilkada DKI, apalagi kalau cuma menghalangi nonmuslim beribadah sesuai keyakinannya.Tentu lebih leluasa lagi mereka mainkan untuk merobohkan lawan.
Masuk di akal tidak tuh analisa di atas?
Bagikan analisa ini ke teman atau saudara Anda apabila Anda peduli pada nasib Jokowi yang kini tengah dijebak.
Terima kasih.
Link ini bagus buat jokower & ahoker untuk kembali bersatu menyikapi & memahami betapa liciknya strategi mereka selama ini untuk melemahkan JOKOWI&KMA ,cukup sudahi perselisihan selama ini. Beri waktu pemerintah membenahi gaes! #JokowiLagi#KampanyeDama1 https://t.co/EewCdik3ZN— ana (@DeanaZuliana) September 29, 2018
- [message]
- [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 ]
COMMENTS