BADAN Anggaran DPRD DKI Jakarta untuk kedua kalinya menolak anggaran pelatihan pendamping RW saat musyawaran rencana pembangunan (musrenbang) sebesar Rp1,6 miliar.
RAKYAT SOSMED - BADAN Anggaran DPRD DKI Jakarta untuk kedua kalinya menolak anggaran pelatihan pendamping RW saat musyawaran rencana pembangunan (musrenbang) sebesar Rp1,6 miliar.
Pada Jumat (7/9) pagi, Pemprov DKI sempat melobi kembali Badan Anggaran untuk meloloskan usulan tersebut. Dengan penolakan itu, Pergub Nomor 81 Tahun 2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan pun terancam batal terlaksana.
"Mohon kiranya pimpinan menyetujui pendampingan RW. Ini akan dilakukan pelatihan, hasilnya akan digunakan di anggaran 2019," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah kepada Ketua Badan Anggaran Prasetio Edi Marsudi di dalam rapat di DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/9).
Menurut Saefullah, pelatihan akan diberikan kepada satu orang dari setiap RW untuk mendampingi perembukan rencana pembangunan untuk diakomodasi dalam APBD. Pasalnya berdasarkan observasi teman-teman Bappeda, selama ini banyak yang kurang terampil dari pola kerja musrenbang selama ini.
Mendengar hal itu, Prasetio menyebut anggaran tersebut telah sepakat untuk dicoret dalam rapat Kamis malam lalu sehingga tidak perlu dibahas lagi.
"Terima kasih Pak Sekda, kemarin sudah Saya ketok, Pak. Itu sudah kita putuskan tidak terima," tegas Prasetio.
Anggota Komisi A dari Fraksi PDIP Gembong Warsono pun menguatkan pendapat Prasetio untuk tetap mencoret anggaran tersebut.
"Drop. Coret. Enggak ada manfaatnya untuk rakyat," tukas Gembong.
Kepala Bagian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan DKI Jakarta Agus Sanyoto pun akhirnya kembali menjelaskan teknis usulan anggaran itu di hadapan anggota dewan. Sebab menurut Agus, tingkat serapan anggaran dari rembuk RW hanya 45%.
Ketika pendampingan RW diterapkan di 17 keluahan percontohan, ternyata ketika dievaluasi serapan anggarannya meningkat menjadi 69%.
"Berangkat dari situ, kemudian kami berencana menerapkan di 267 kelurahan, basisnya RW. Satu RW satu pendamping, nanti bekerja di RW masing-masing," jelas Agus.
Ada 2.737 RW di Jakarta dengan masing-masing satu orang pendamping musrenbang. Mereka akan dilatih cara mengambil keputusan dalam rembuk RW, memfasilitasi rembuk, hingga menginput hasil rembuk RW.
"Di APBD perubahan ini yang dialokasikan (anggaran) untuk melatih. Jadi untuk melatih relawan atau kader pendamping dilatihnya di APBD Perubahan 2018. Untuk (uang transport) pendampingan nanti di 2019," jelas Agus.
Sekretaris Komisi A dari Fraksi Gerindra Syarif pun mengkritik Bappeda yang dianggap tidak bisa menjelaskan secara baik kebutuhan pendamping RW itu pada rapat pembahasan teknis di Komisi A, sehingga anggaran tersebut turut ditolak oleh Komisi A.
"Pihak eksekutif tidak bisa meyakinkan ketika pembahasan teknis di Komisi A. Kalau bisa menjelaskan, pasti hari ini saya akan bantu mempertahankan," tutur Syarif.
Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim pun menyepakati perkataan Syarif. Menurutnya hal-hal teknis semestinya sudah rampung saat pembahasan di tataran komisi, dan tidak perlu dibawa ke rapat Banggar besar.
"Apa yang sudah dibahas di komisi, tidak perlu lagi dibahas teknis di Banggar besar," kata Afni.
Prasetio pun akhirnya tetap pada keputusan sebelumnya untuk menolak usulan anggaran tersebut.
"Sudah kita putuskan ditolak," ucap Prasetio sambil mengetuk palu," tegas Prasetio.
Sebelumnya, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pergub itu mengatur pemberian uang transport bagi pendamping saat rembuk tingkat RW sebesar Rp150 ribu per orang per hari. (OL-3)
- [message]
- [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 Anggaran Pendamping Musrenbang Ditolak DPRD Dua Kali ]
COMMENTS