Rakyat Jelata : 1T Untuk PKS-PAN, Demokrat Dapat Apa?

Sandiaga Uno sudah mengonfirmasi bahwa dana 1T yang disebutkan Andi Arief itu benar adanya. Yang berbeda soal peruntukannya. Menurut Andi Arief, Sandiaga membeli posisi cawapres dari PAN-PKS agar memberikan kesempatan kepadanya sebagai cawapres Jokowi. Dengan demikian, posisi AHY tidak bisa dipertahankan, dicampakkanlah kira-kira.

RAKYAT SOSMED - Sandiaga Uno sudah mengonfirmasi bahwa dana 1T yang disebutkan Andi Arief itu benar adanya. Yang berbeda soal peruntukannya. Menurut Andi Arief, Sandiaga membeli posisi cawapres dari PAN-PKS agar memberikan kesempatan kepadanya sebagai cawapres Jokowi. Dengan demikian, posisi AHY tidak bisa dipertahankan, dicampakkanlah kira-kira.

Namun menurut Sandiaga, uang sebesar Rp 1T adalah dana kampanye Pilpres kepada PKS dan PAN. Sebagai seorang cawapres, Sandi merasa wajib menyediakan mahar politik demi pemenangan Prabwo-Sandi. Jadi bukan pembelian posisi cawapres seperti tudingan Andi Arief.

Entah itu merupakan politik uang atau tidak, biarlah Bawaslu yang menentukan. Kalau menurut pandangan awam tentu dana kampanye diberikan setelah capres-cawapres sudah sah entah dari individu, perusahaan dan calon itu sendiri. Jumlahnya pun tidak sampai Rp 1T. Semoga saja bukan politik uang agar demokrasi Indonesia tidak semakin mundur beberapa tahun ke belakang.

Pokok perhatian kita bukan uang sebesar Rp 1T, melainkan standing position Partai Demokrat (PD) dalam koalisi Prabowo-Sandi, apakah sebagai penggembira semata atau mendapat jatah jabatan atau mahar juga. Mengingat bahwa PD biasanya memilih jadi penyeimbang dari pada harus berkoalisi dengan Prabowo atau Jokowi.

Tahun 2014, mereka katanya jadi penyeimbang. Sekarang mereka berada di koalisi Prabowo. Akan sangat aneh jika SBY dan PD-nya hanya tim hore sementara suara mereka terbanyak kedua dalam koalisi. Semakin aneh ketika SBY menolak jatah jabatan menteri kepada AHY jika hanya karena rasa sakit hati. Terlalu mahal harga rasa sakit hati dibandingkan kesempatan mengawali karir politik anaknya. Itulah sebabnya pilihan berkoalisi dengan Prabowo penuh tanda tanya.

Ada dua alasan. Pertama, demi AHY 2024-2028. PD harus berkoalisi jika tidak mau tidak dapat mengajukan capres dalam pemilu berikutnya (2024-2029). Alasan ini masuk akal. Akan menjadi sia-sia dana promosi AHY dalam bentuk baliho segede gaban dan bus ukuran maximal, jika harus nangkring di pemilu berikutnya. Maka tidak mungkin menunggu selama 10 tahun lagi. AHY keburu ketelan zaman.

Kedua, transaksi jabatan DKI-2. Sandi mundur dari DKI-2 padahal belum ada kepastian dia akan menang di Pilpres 2019. Itu artinya posisi DKI-2 harus digantikan seseorang. DKI-2 merupakan jatah Gerindra dan PKS. Demi Prabowo, Gerindra bisa saja merelakan posisi DKI-2. Sementara PKS sudah dapat bagian dari Sandi. Tinggal PD saja yang belum kebagian jatah dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Maka posisi DKI-2 sangat mungkin akan diserahkan ke PD, ke AHY sebagai ganti posisi cawapres Prabowo. Bagi AHY, posisi DKI-2 akan sangat berharga di Pemilu 2024 nanti sebagai rekam jejak. Mengingat selama ini AHY selalu diisukan dengan politisi karbitan nir-prestasi dalam birokrasi.

Asumsi ini masuk akal. Sebab PD tidak mungkin mau merugi dan tidak mungkin juga mau dapat untung setengah-setengah. Terlalu murah bagi SBY jika hanya mendapatkan kesempatan mengajukan AHY di Pemilu 2024. SBY bukan seorang the loser, ia selalu the winner even in difficult position.

Dengan menjadi DKI-2, AHY akan dapat membangun karir politik dan menabung pengalaman di birokrasi, lebih dari sekedar pengangguran dan pensiunan dini TNI sebagai modal pencapresan pada 2024. Apa yang akan dibanggakan dari pensiunan dini dan pengangguran?

Nyatanya di DKI sedang terjadi kegaduhan antara PKS dan Gerindra. Apakah itu tanda bahwa AHY tidak mungkin dijadikan wagub DKI? Kurang drama apa lagi Gerindra-PKS-PAN tentang ijtima ulama. Jangankan drama fraksi di DPRD DKI, para ulama saja mereka mainkan apalagi hanya memainkan kader sendiri di DPRD. Gampanglah itu. Kegaduhan di DKI terkait kandidat wagub hanyalah sandiwara demi mengaburkan politik transaksional antara Gerindra-PKS-PD.

Demi pencapresan 2019, SBY mengendorse AHY di Pilkada DKI. Sekalipun menimbang kalkulasi politik kecil kemungkinan menang, SBY tetap mengajukan AHY demi popularitas. Kesempatan di 2019 telah lenyap, maka tidak mungkin kehilangan lagi kesempatan pada Pilpres 2024 nanti. Skenario Pilkada DKI harus tetap dilaksanakan jika tidak mau pengorbanan selama ini menjadi sia-sia tanpa harapan akan menjadi presiden di 2029.

Di DKI, AHY punya sejuta kesempatan untuk menggaet hati rakyat Indonesia melalui prestasi. Suatu kesempatan emas. Lebih menarik dari pada menjadi presiden atas mayoritas jasa bapak. Di DKI, AHY dapat mengurangi bayang-bayang SBY. Katakanlah dia mendorong Anies bekerja lebih giat lagi, maka namanya akan semakin dikenal dan jasanya tidak akan dilupakan seperti Ahok. Tentu itu terjadi jika SBY punya kesediaan mengorbankan dana yang sudah ada dengan menggantinya dengan jabatan DKI-2.

• [message]
• [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
• [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉1T Untuk PKS-PAN, Demokrat Dapat Apa? - Seword  ]