Jor-joran Bela Jokowi Dan Jadi Tameng, Ombudsman RI Minta Ngabalin Cuti

0 suarasosmed Friday, August 31, 2018 Edit this post

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida mengatakan, Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebaiknya cuti dari jabatannya apabila mendukung pasangan calon Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Apalagi bila dia sampai masuk ke dalam tim sukses.

RAKYAT SOSMED - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida mengatakan, Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebaiknya cuti dari jabatannya apabila mendukung pasangan calon Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Apalagi bila dia sampai masuk ke dalam tim sukses.

Menurutnya, tanpa cuti sangat tak pantas karena Ngabalin adalah penyelenggara negara dan ditakutkan akan membuat maladministrasi pelayanan publik. Ngabalin sendiri kata La Ode sudah kerap menunjukkan keberpihakan pada satu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden saja.

"Secara khusus, pak Ngabalin sudah jadi Komisaris kemudian dia dapat KSP. Itu tak boleh dia tampil secara frontal menunjukkan keberpihakannya pada satu pasangan calon Presiden," ujar La Ode Ida di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 30 Agustus 2018.

Menurutnya, penyelenggara negara sebagai pelayan publik dinilai haruslah netral. Bukan hanya Ngabalin, dia pun meminta semua penyelenggara negara yang mendukung paslon lain selain Jokowi yakni yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun diminta untuk mengajukan cuti.

"Ini teman saya. Ketika dia ngomong secara frontal keberpihakan yang begitu tegas untuk itu enggak boleh. Pelayan publik tidak boleh merangkap jabatan, juga berpihak. Pelayan publik mereka yang memperoleh uang dari negara dalam menjakankan tugasnya. Enggak boleh berpihak, yang dia makan uang rakyat. Jadi sadarkanlah mereka untuk kembali ke jalan yang benar," katanya.

Maka dari itu pihaknya mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar sebelum mengesahkan susunan tim sukses kedua paslon untuk bisa mengecek apakah ada di antara mereka yang merupakan penyelenggara negara atau tidak.

Jika ada dan ternyata tetap disahkan maka Ombudsman RI akan menemui KPU untuk meminta pertanggungjawaban.

[message]

[👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]