Kritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno kepada Presiden Joko Widowo (Jokowi) berbuah teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, tak semestinya sebagai wakil gubernur Sandiaga mengkritik Presiden.
RAKYAT SOSMED - Kritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno kepada Presiden Joko Widowo (Jokowi) berbuah teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, tak semestinya sebagai wakil gubernur Sandiaga mengkritik Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Sandiaga meminta Mendagri membuat aturan tertulis. Pasalnya, ketika menyampaikan kritik itu, ia merasa tak sedang menjalankan tugas sebagai wakil gubernur.
"Saya bicara waktu itu sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Ketua Tim Pemenangan Gerindra di Pilpres 2019. Dan kalau memang itu tidak diperkenankan, ya tolong ditulis semua wakil gubernur tidak boleh," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).
Sandiaga merasa tak sendiri. Menurut dia, banyak pejabat publik menjalankan peran ganda sebagai petugas partai politik. Tanpa menyebut nama tertentu, Sandiaga menyindir beberapa menteri yang berkampanye di luar tugas kenegaraannya.
"Dan itu ya sah-sah saja. Tapi kalau oposisi yang melakukan itu, apakah tidak diperbolehkan?" tanya dia.
Apabila tidak diperbolehkan, kata Sandiaga, Mendagri seharusnya mencantumkannya dalam peraturan tertulis. Apabila hal itu dilakukan, Sandiaga mengatakan akan mematuhi aturan tersebut. Ia akan menyampaikan kebijakan itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memberinya mandat sebagai ketua tim pemenangan.
"Itu tinggal ditulis saja. Kalau tidak diperbolehkan, saya akan lapor ke Pak Prabowo. Mohon maaf, tidak diperbolehkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Saya nanti lapor Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya harus menyerahkan tugasnya dan saya akan non aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra," kata dia.
Sandiaga menerangkan, kritik itu ia sampaikan pada 10 Mei saat ada kegiatan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Pemenangan Gerindra-PKS. Ketika itu ia bertindak sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ketika itu, Sandiaga mendapat pertanyaan mengenai apa yang bisa dipelajari dari pemilihan umum yang terjadi di Malaysia. "Saya sampaikan bahwa tidak bisa disamakan Indonesia sama Malaysia. Dua negara berbeda. Dua negara yang memiliki sistem berbeda," kata dia.
Sandiaga juga mendapat pertanyaan lanjutan tentang apa persamaan kondisi kedua negara tersebut. Lulusan Universitas Wichita itu pun menjawab, di Malaysia, lapangan kerja semakin sulit dan biaya hidup semakin tinggi. Ia menilai, pemerintah Najib Razak tidak berhasil memecahkan kedua permasalahan tersebut.
"Sekarang (Malaysia) sudah di (bawah kekuasaan) oposisi. Sebelumnya, di Barisan Nasional adalah pemerintah yang masih pada saat berkuasa, tidak menyelesaikan permasalahan mengenai ekonomi," ujar dia.
Menurut Sandiaga, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Lapangan pekerjaan di negara ini dinilai masih sulit dicari. Di Jakarta khususnya, tingkat pengangguran masih tinggi. Masih ada sekitar 400 ribu warga hidup di bawah kemiskinan.
Sandiaga menambahkan, sejatinya ia tak hanya mengkritik pihak luar, dalam hal ini Jokowi. Pernyataan itu dinilai mengandung kritik terhadap dirinya sendiri.
"Dan saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri. Jangankan terhadap siapapun di luar. Kepada Pemprov sendiri saya juga kritis. Apa yang salah, saya sebut salah. Apa yang benar, saya dukung gitu lho," kata dia. [rol]
- [message]
- [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉 ]
COMMENTS