Ngak Pakai Aksi Cium Cium, Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP

0 suarasosmed Monday, June 4, 2018 Edit this post

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pemerintah pusat karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan terhadap penyajian laporan keuangan.

RAKYAT SOSMED - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pemerintah pusat karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan terhadap penyajian laporan keuangan.

"Ini merupakan hal positif yang patut kita syukuri bersama-sama. Artinya dari salah satu aspek telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah pusat," kata juru Bicara KPK kepada wartawan, Senin (4/6/2018).

KPK berharap dengan mebdapatkan prestasi WTP dari BPK akan meningkatkan pencegahan korupsi. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, pengunaan uang negara semakin efektif.

"Semoga hal ini dapat menjadi pendorong bersama untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan dalam penggunaan uang negara dan khususnya pencegahan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 dari BPK. Dalam acara diadakan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan tersebut, Jokowi menyampikan ucapan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di kementerian keuangan dan semua kementerian, lembaga penggunaan APBN.

"Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP bertambah, di tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80," kata Jokowi.

Sementara lembaga atau kementerian yang masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 berkurang. Dari sebelumnya delapan, kini menjadi enam.

Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyinggung lembaga atau kementerian yang Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut.

"Sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki, sehingga nggak ada lagi yang TMP, sukur tidak ada lagi yang WDP (wajar dengan pengecualian), semuanya harus WTP," katanya.

"Sehingga yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukam terobosan-terobosan dan upaya upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," sambungnya.

[message]

[👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]