Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Parepare batalkan atau diskualifikasi Paslon nomor urut satu, Taufan Pawe-Pangerang Rahim.Hal ini disampaikan langsung Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah, Jumat (4/5/2018).
RAKYAT SOSMED - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Parepare batalkan atau diskualifikasi Paslon nomor urut satu, Taufan Pawe-Pangerang Rahim.Hal ini disampaikan langsung Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah, Jumat (4/5/2018).
Pembatalan calon petahana ini sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Parepare.
Hingga berita ini diturunkan, konfrensi pers masih berlangsung di KPUD Parepare.
Kantor KPUD pun dijaga ketat polisi.
Konsultasi ke KPU RI
KPUD Parepare sebelumnya mengkonsultasikan mengenai rekomendasi Panwaslu tersebut ke KPU RI.
Hal ini disampaikan Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah, Rabu (2/5/2018).
"Saya sementara bersama seluruh komisioner KPUD Parepare berada di Jakarta untuk mengkonsultasikaj persoalan ini di KPU RI," ujarnya
Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah (kiri) saat ditemui di Warkop 588 Parepare
Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah (kiri) saat ditemui di Warkop 588 Parepare (TRIBUN TIMUR/MULYADI)
Sebelumnya pada Sabtu, 28 April 2018, Panwaslu Parepare meneruskan hasil keputusan yang menjatuhkan pelanggaran administrasi kepada Calon Wali Kota Parepare petahana, Taufan Pawe terkait kasus pembagian Beras Sejahtera (Rastra).
Rekomendasi Panwaslu ini pun tertetuang dalam surat bernomor 83/SN-24/PM-00.05/IV/2018.
Surat yang ditandatangani Ketua Panwaslu Parepare tersebut disimpulkan jika laporan yang diterima diduga memenuhi unsur Pasal 188 Junco Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, diteruskan kepada Polresta Parepare dan diteruskan pula sebagai Pelanggaran Administrasi kepada KPU Parepare.
Putusan Panwaslu Parepare
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Parepare memutuskan laporan dugaan pelanggaran Pilkada terkait mutasi dan Beras Sejahtera (Rastra) memenuhi unsur pelanggaran administrasi.
Dugaan pelanggaran adminitrasi ini yang diduga dilakukan Calon Wali Kota Parepare petahana, Taufan Pawe diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk ditindak lanjuti.
Massa dari simpatisan dan relawan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, Taufan Pawe-Pangerang Rahim menggelar aksi damai di depan Kantor Panwaslu Parepare, jalan Lasiming, Jumat (27/4/2018).
Massa dari simpatisan dan relawan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, Taufan Pawe-Pangerang Rahim menggelar aksi damai di depan Kantor Panwaslu Parepare, jalan Lasiming, Jumat (27/4/2018). (TRIBUN TIMUR/MULYADI)
Dalam surat putusan Panwaslu tanggal 27 April, no 83/SN-24/PM-00-05/IV/2018 juga terlampir bahwa laporan kasus dugaan mutasi dan pembagian rastra ini diduga memenuhi pasal 188 Juncto pasal 71 ayat 3, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan diteruskan kepada Kepolisian Resort (Polres) Parepare.
Dua kasus dugaan pelanggaran mutasi dan pembagian Rastra ini dilaporkan oleh Abdul Rasak Arsyad.
Rekomendasi ini pun baru dikeluarkan pada Jumat tengah malam.
Reaksi Tim Hukum Taufan Pawe-Pangerang Rahim
Satu lagi pasangan calon digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulawesi Selatan.
Setelah petahana Danny Pomanto dan pasangannya Indira Mulyasari Paramastuti didiskualifikasi oleh KPU Kota Makassar, giliran petahana Parepare Taufan Pawe dan pasangannya Pangerang Rahim didiskualifikasi.
Penyebabnya hampir mirip. Incumbent menggunakan kewenangannya dan berpotensi merugikan kandidat lain.
Seperti Danny Pomanto-Indira di Makassar, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP-PR) akan menempuh jalur hukum untuk menggugat KPUD Parepare.
Gugatan Paslon nomor satu ini akan didaftarkan sebelum masa tenggang waktu habis yakni selama tiga hari masa kerja.
"Kita segera ajukan upaya hukum paling lambat sebelum masa waktu pengajuan berakhir,"kataKetua Tim Pemenangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim, Kaharuddin Kadir, Jumat (4/5/2018) di Posko Induk Pemenangan TP-PR, jalan Bau Massepe.
"Kan waktu pengajuannya selama tiga hari kerja. Sehingga jika dihitung terakhir hari Rabu karena Sabtu dan Minggu hari libur. Intinya paling lambat Rabu sudah kita daftarkan,"tambahnya.
Hanya saja Kaharuddin belum menyampaikan dimana akan diajukan gugatan apakah lewat PTUN atau langsung di Mahkamah Agung.
"Tim hukum sementara mencermati dulu surat KPU yang mendiskualifikasi calon kami,"terang legislator Golkar Parepare ini.
KPUD Parepare memutuskan membatalkan pencalonan Taufan Pawe-Pangerang Rahim karena dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Pilkada memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye.
Penetapan pembatalan Paslon nomor urut satu ini, disampaikan Ketua KPUD Parepare di ruang Media Center KPUD Parepare didampingi empat komisioner KPUD Parepare, Mursalim Muslimin, Abdullah, Sudirman dan Hasruddin serta Sekretaris KPUD Parepare, Santoso.
KPU Parepare Dijaga Ketat
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Parepare membatalkan pencalonan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai kontestan Pilwali Parepare 2018.
Pembatalan ini dibacakan Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah di Ruangan Media Center. Ia didampingi komisioner KPUD Parepare lainnya, Jumat (4/5/2018).
Mobil Baracuda Brimob di parkir di pintu masuk Kantor KPUD Parepare guna mengantisipasi keamanan pasca pembatalan calon petahana dari kontestasi Pilwali Parepare 2018.
Mobil Baracuda Brimob di parkir di pintu masuk Kantor KPUD Parepare guna mengantisipasi keamanan pasca pembatalan calon petahana dari kontestasi Pilwali Parepare 2018. (MULYADI)
Setelah pembacaaan pembatalan Paslon TP-PR, Kantor KPUD Parepare dijaga ketat pengamanan.
Puluhan personil dari Polres Parepare dan Brimob B Polda Sulsel yang berjaga didepan Kantor KPUD Parepare.
Kawat berduri pun sudah disiapkan guna mengantisipasi keamanan.(*)
- [message]
- [SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita]
COMMENTS