Akhirnya - DKI Eksekusi Program Ahok untuk Menata Tanah Abang

0 suarasosmed Wednesday, May 9, 2018 Edit this post

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan progam lama untuk menata kawasan Tanah Abang demi mengeksekusi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman soal Jatibaru. Pihak Ombudsman DKI sudah diajak berkoordinasi terkait hal ini.

RAKYAT SOSMED - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan progam lama untuk menata kawasan Tanah Abang demi mengeksekusi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman soal Jatibaru. Pihak Ombudsman DKI sudah diajak berkoordinasi terkait hal ini.

"Sudah ada pertemuan, sudah ada penjelasan dan sudah ada rencana-rencana," kata Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Kantor DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018.

Dalam penataan Tanah Abang tahap selanjutnya, Pemprov akan mengeksekusi program dari Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Bagaimana kita akan membangun Tanah Abang, baik itu sky bridge maupun bangunan-bangunan yang berkaitan dengan revitalisasi sudah ada," katanya.

Pernyataan ini menanggapi isu buntunya komunikasi antara Ombudsman dan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengutarakan hal serupa pada awal April 2018

Anies menyebut, dalam proyek jangka menengah Pemprov akan meneruskan proyek Gubernur terdahulu. Gedung baru Blok G dan sky bridge Tanah Abang yang menghubungkan Blok G dan Blok F menjadi prioritas.

"Untuk tahap penataan jangka panjang, akan dibangun Kawasan Terminal Angkutan Umum Terpadu atau Transit Oriented Development (TOD)," katanya.

Hal ini merespons Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifudin yang menyebut perlakuan nyeleneh Pemprov terhadap PKL bertentangan dengan visi Jakarta sebagai kota maju.

"Adalah sebuah kebijakan yang bertentangan dengan visi kota maju dan berbudaya," ujarnya saat Rapat Paripurna.

Ia melihat, visi kota maju tak cocok dengan sikap Pemprov membiarkan PKL mengokupasi trotoar dan jalanan seperti di Jatibaru, Tanah Abang. Selain bertentangan dengan UU, juga tak cocok dengan karakter kota yang berbudaya.

"Kami menyoroti ketegasan eksekutif untuk menegakkan Perda dengan menertibkan semua PKL yang menempati jalan dan pedestrian di seluruh wilayah Jakarta," kata Syarifudin.

[message]

[SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]