Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko mengatakan DPR tidak perlu membuat pansus angket terkait Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). DPR tinggal memanggil pemerintah untuk menjelaskan Perpres tersebut.
RAKYAT SOSMED - Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko mengatakan DPR tidak perlu membuat pansus angket terkait Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). DPR tinggal memanggil pemerintah untuk menjelaskan Perpres tersebut.
"Mungkin perlu penjelasan dari Perppu itu perlu dijelaskan secara baik. Kalau diperlukan (atau tidak), ya nggak perlu Pansus, ini kan perlu klarifkasi," ujar Moeldoko di Kantor KSP, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/4/2018).
Moeldoko mengatakan DPR tidak perlu terburu-buru membuat Pansus angket. "Karena pemerintah siap menjelaskan apa sebenarnya itu," katanya.
Jika DPR membuat Pansus angket untuk menyelidiki adanya tenaga kerja asing seperti buruh di pedalaman, menurut Moeldoko ada syarat tertentu. Dia pun memandang penyimpangan tenaga kerja asing juga terjadi di banyak negara.
"Iya intinya ada persyaratan tertentu, bahwasanya ada penyimpangan ada juga yang ilegal itu semua negara menghadapi persoalan yang sama, di Amerika yang secanggih itu saja tenaga illegalnya juga banyak, tenaga illegal di Malaysia juga banyak, semua negara menghadapi persoalan yang sama," ungkapnya.
"Kalau kita apple to apple kita perbandingkan tenaga kerja kita yang ada di Taiwan berapa, yang ada di Hongkong berapa, yang ada di China berapa, nggak imbang. Tenaga kerja kita banyak sekali di luar. Jadi kalau kita stake, 'Oh nggak bisa tenaga kerja dari luar masuk.' Ya nggak bisa dong, kita kan nggak bisa hidup sendirian," lanjutnya.
PERPRES TKA LENGKAP [PDF 3MB] - http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Perpres-TKA.pdf
— Anies kw.9 (@rdsihombing) April 19, 2018
- [message]
- [SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita]
COMMENTS