Mahfud MD: Ada 57 Negara Islam, Sistem Beda-beda, Tapi Tak Ada Sistem Khilafah

0 suarasosmed Saturday, April 21, 2018 Edit this post

Jakarta, (Tagar 20/4/2018) - Pakar hukum Mahfud MD menilai eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dapat diajak untuk berkompromi mengenai konsep negara khilafah yang dipegang organisasi yang telah dibubarkan pemerintah tersebut.

RAKYAT SOSMED - Jakarta, (Tagar 20/4/2018) - Pakar hukum Mahfud MD menilai eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dapat diajak untuk berkompromi mengenai konsep negara khilafah yang dipegang organisasi yang telah dibubarkan pemerintah tersebut.

"Kalau saya, HTI tidak bisa diajak kompromi. Kita lawan secara politik, tidak boleh ditindak fisik, lawan secara ide bahwa itu tidak masuk akal," tutur dia dalam kuliah umum di Para Syndicate, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Ia mengatakan setelah berdebat terbuka mengenai khilafah, selanjutnya dapat dilihat dukungan lebih besar kepada negara Pancasila atau khilafah.

Apabila dalam berdebat dapat meyakinan dengan adanya Islam sebagai sistem pemerintahan, Mahfud MD akan mengikutinya.

Islam sama menginginkan negara berkeadilan dan menegakkan hukum, kata dia, tetapi tidak memaksakan bentuknya dan menyarankan sesuai kebutuhan situasi sosial dan sesuai kebutuhan zaman.

"Ada 57 negara islam sistemnya beda-beda, tetapi tidak ada sistem khilafah. Prinsip sama kesamaan isu. Bersama agama lain membangun kehidupan bernegara," tutur Mahfud MD.

Dengan membuat bangsa dan komponennya merasa menjadi bagian dan memiliki, patriotisme akan terbangun tanpa terganggu ikatan primordial. Untuk itu, ia mengajak masyarakat memperkuat wawasan kebangsaan.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Sidang HTI Ditunda Hingga 7 Mei https://t.co/pAyVTKZI7j pic.twitter.com/UEz0XJud3y
— Media Indonesia (@mediaindonesia) April 20, 2018

Namun, HTI menggugat keputusan Kemenkumham tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pekan depan pada 7 Mei 2018 adalah sidang pembacaan putusan atas gugatan tersebut. (ant/af)

[message]

[SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]