Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap datang ke kantor KPK atas kemauan sendiri. Ia datang dengan bungkam.
RAKYAT SOSMED - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap datang ke kantor KPK atas kemauan sendiri. Ia datang dengan bungkam.
Abu Bakar tiba sekitar pukul 22.40 WIB diantar mobil jenis Nissan Serena gelap. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Abu Bakar mengenakan baju putih berpadukan peci saat turun dari mobil.
Ia juga menggunakan tongkat saat berjalan menuju pintu lobi gedung KPK.
Tak ada kata yang terucap dari mulutnya ketika awak media melontarkan berbagai pertanyaan. Sesekali Abu Bakar tampak tersenyum ketika lampu kamera menyorot kepadanya.
Setibanya di gedung KPK, Abu bakar akan menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya.
Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018-2023 dengan tujuan untuk kepentingan istrinya sendiri, Elin Suharlan.
Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa dalam operasi yang dilakukan Selasa (10/4), Abu Bakar sempat meminta tidak ditangkap. Ia beralasan harus menjalani pengobatan kemoterapi.
Saut menyebut atas dasar kemanusiaan, tim melakukan pemeriksaan di rumah Bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dokter Bupati.
Kemudian untuk kepentingan penyelidikan, tim meminta Abu Bakar membuat surat pernyataan untuk datang ke kantor KPK setelah kemoterapi di Bandung dilaksanakan.
Lihat juga: Bupati Bandung Barat Palak SKPD untuk Istri Maju Pilkada
"Malam ini, Abu Bakar datang atas kemauan sendiri setelah menerima surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi sehat untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Petugas hanya memastikan Abu Bakar memenuhi janji," kata Saut.
Abu Bakar diduga meminta uang ke sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pertemuan yang dilakukan beberapa kali sejak Januari hingga April 2018.
"Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei," kata Saut.
Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat Adiyoto.
Dalam kasus ini, KPK mengamankan barang bukti sebesar Rp435 juta.
Selain itu, untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menyegel brankas dan laci meja kerja milik salah satu staf Bappeda Pemkab Bandung Barat serta ruang kerja Weti.
Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Asep diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi. (end)
- [message]
- [SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita]
COMMENTS