Bagi Anda pecinta gadget Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ponsel BM atau Black Market. Ya, semenjak masuknya era smatphone pasaran smartphone BM memang banyak dilirik para pacinta perangkat murah. Smartphone BM sendiri bisa diatikan sebagai smartphone yang tidak terdaftar oleh pemerintah. Sehingga, dengan kata lain smartphone ini ilegal dan menyalahi aturan saat masuk ke Indonesia.
RAKYAT SOSMED - Bagi Anda pecinta gadget Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ponsel BM atau Black Market. Ya, semenjak masuknya era smatphone pasaran smartphone BM memang banyak dilirik para pacinta perangkat murah. Smartphone BM sendiri bisa diatikan sebagai smartphone yang tidak terdaftar oleh pemerintah. Sehingga, dengan kata lain smartphone ini ilegal dan menyalahi aturan saat masuk ke Indonesia.
Saat ini, Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian sedang mengembangkan sistem validasi IMEI yang akan digunakan untuk memerangi beredarnya smartphone BM di Indonesia. Pasalnya, di Indonesia sendiri memang menjadi salah satu pasar besar dari beredarnya perangkat jenis ini. IMEI sendiri merupakan nomor identitas unik yang dimiliki setiap smartphone.
Kapolri, Menperin, Menkominfo dan Menkeu memusnahkan ponsel ilegal
Nantinya, dengan validasi IMEI yang dilakukan Kemenperin tersebut, Pemerintah dapat melacak keberadaan perangkat-perangkat BM yang ada di Tanah Air. Di mana, nantinya perangkat-perangkat yang IMEInya tidak terdaftar atau tidak valid tidak akan bisa digunakan di Indonesia. Namun, belum diketahui apakah pemblokiran tersebut juga berlaku pada perangkat BM yang sudah terlanjur berada di tangan konsumen.
Mekanisme pemblokiran perangkat BM ini sendiri nantinya dipegang oleh operator seluler yang juga ditunjuk sebagai validator perangkat. Meskipun demikian, dalam memvalidasi perangkat para operator seluler tersebut akan tetap di awasi oleh Kemenkominfo. Hingga berita ini diturunkan, pemblokiran perangkat BM yang sudah terlanjur digunakan belum diputuskan.
Pasalnya, ada kekhawatiran dari Pemerintah jika pemblokiran terhadap perangkat BM yang sudah terlanjur dibeli tersebut akan berdampak pada kerugian konsumen. Namun, untuk perangkat yang masih berada di tangan penjual dipastikan nantinya akan diblokir secara massal sebelum dibeli konsumen.
Untuk melaksanakan kebijakan ini, tiga stakeholde yakni Kemenperin, Kemenkominfo dan Kementrian Perdagangan akan bersinergi untuk membuat regulasi baru. Untuk itu hingga saat ini poin-poin mengenai prosedur maupun tahapan pemblokiran masih belum bisa diungkapkan ke publik. Yang pasti, hal ini dilakukan untuk bisa melindungi konsumen dari penipuan yang banyak terjadi oleh penjual tidak bertanggung jawab.
- [message]
- [SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
- [Judul Asli ► Sumber Berita]
COMMENTS