Pejabat Negara Bisa Habis Bila KPK Gencar OTT Begitu Kata KETUA MPR

0 suarasosmed Tuesday, February 20, 2018 Edit this post

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengkhawatirkan kepala daerah dan pejabat negara akan habis menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi jika KPK terus-menerus melakukan operasi tangkap tangan (OTT)

ILUSTRASI

RAKYAT SOSMED - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengkhawatirkan kepala daerah dan pejabat negara akan habis menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi jika KPK terus-menerus melakukan operasi tangkap tangan (OTT)."KPK baru-baru ini melakukan OTT terhadap enam kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota, hanya dalam waktu dua pekan," kata Zulkifli Hasan. Hal itu disampaikan Zulkifli saat acara "Penyerapan Aspirasi Masyarakat: Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/10/2017).

Hadir pada acara tersebut antara lain Jaksa Agung HM Prasetyo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH, MH, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

Menurut Zulkifli, KPK sebagai lembaga penegakan hukum pemberantasan korupsi extraordinary, tapi akhir-akhir ini semakin sering melakukan OTT.

Bahkan, kata dia, kasus dugaan korupsi dengan barang bukti hanya puluhan juta pun dilakukan OTT. Padahal, KPK adalah lembaga penegakan hukum extraordinary.

Di parlemen Indonesia, yang meliputi MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, KPK juga melakukan OTT terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman.

Irman Gusman sudah diproses hukum dan saat ini menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Saat ini, kata dia, Ketua DPR RI, Setya Novanto juga sedang ramai dengan KPK. "Tinggal Ketua MPR RI. Lama-lama saya takut juga," kata Zulkifli, seperti diberitakan Antara.

Menurut Zulkifli, saat ini dirinya takut membawa uang karena bisa menjadi korban OTT.

Sebaliknya, kalau memegang kartu kredit, juga ada kekhawatiran dilacak melalui lembaga intelijen di bidang keuangan yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut dia, kalau KPK dalam dua pekan melakukan OTT terhadap enam kepala daerah, dalam setahun kepala daerah maupun pejabat negara akan habis menjadi tahanan KPK.

[message]

[SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]